Kota Tangerang – Di atas pagar, seekor anak kucing basah kuyup menggigil kedinginan. Dengan rasa cemas, anak kucing berwarna abu-abu itu hanya bisa menyaksikan orang-orang dievakuasi dengan perahu karet.

Entah sejak kapan, anak kucing itu bertahan di atas pagar bercat kuning itu. Orang-orang yang lalu lalang seolah tak mempedulikan raungan meong-meong yang tak berhenti memanggil.

Hingga Kamis (2/2/2020) siang, menjelang Dzuhur, enam relawan kemanusiaan menyisir gang-gang perumahan, melewati arus banjir dengan perahu karet. Saat mengevakuasi warga, salah seorang dari mereka mendengar suara meong-meong, dan mendapati seekor anak kucing yang kedinginan di atas pager.

Ia memutuskan melawan arus air berwarna kecoklatan setinggi dada orang dewasa, mendekati anak kucing malang itu. Kucing terlihat diangkat oleh relawan berbaju hijau lumut itu, dan mencoba menenangkannya dengan dielus-elus.

“Saat saya mengevakuasi orang terdengar suara meong-meong, setelah selesai menaikkan orang ke perahu karet saya kemudian merescue kucing yang kedingingan di pagar rumah warga,” kata Nanang, Relawan PKS Kota Tangerang ini.

Mungkin bagi sebagian manusia, kucing itu hanya binatang liar. Mereka sering dilempari, dipukul, ditendang, disiram air panas dan banyak hal buruk yang harus mereka alami hanya karena tak ada yang memiliki.

“Mereka tak memiliki apa-apa selain belas kasihan kita.Dan rasa prikebinatangan saya terpanggil untuk merescue,” ujar Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga (BKO) DPD PKS Kota Tangerang ini.

Ia menggunakan hati untuk memahami bahwa saat situasi bencana alam tidak hanya manusia yang perlu pertolongan, hewan perlu dievakuasi. Apalagi diantara besarnya pahala orang yang berbuat baik kepada hewan adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, akan diampuni dosanya lantaran memberi minum anjing yang kehausan.

“Apalagi ini menolong jiwanya,” ungkapnya singkat.

Beberapa saat sebelumnya, banjir kembali melanda perumahan Pondok Bahar, Kota Tangerang. Setidaknya ratusan rumah penduduk terendam banjir setinggi dada orang dewasa, rasa khawatir yang berkecamuk menghantui warga pada awal tahun baru itu.

Dewan Pengurus Daerah (DPD) Kota Tangerang menerjunkan Relawan PKS yang terdiri dari tim medis dan tim rescue untuk membantu mengevakuasi warga dan mendistribusikan makanan.

Jakarta (10/05) — Kasus pelarungan jasad Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia oleh kapal ikan Cina di perairan Korea ditanggapi Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani. Menurut Netty, pemerintah harus bertindak tegas mengusut tuntas kasus tersebut.

“Peristiwa ini memilukan sekali. Pemerintah harus bergerak cepat dan tegas mengusut kasus kematian tiga ABK dan pelarungan jenazah. Misalnya, apakah proses itu sudah memenuhi syarat dokumen perijinannya?” Kata Netty kepada Media, Ahad (10/05/2020).

Menurut Netty sampai saat ini belum ada perlindungan hukum bagi para ABK di luar negeri. Aturan yang digunakan adalah UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No.17/2008 tentang Pelayaran, dan UU No.18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu, menurut Netty, ada juga Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan.

“Sejauh ini regulasi hanya membahas perlindungan ABK di dalam negeri dan bersifat parsial. Padahal kasus pelanggaran HAM banyak terjadi juga di luar negeri. ABK sebagai bagian dari pekerja migran Indonesia, saya minta pemerintah untuk membuat aturan hukum yang komprehensif dan memberi perlindungan pada mereka,” pinta Netty.

“Apalagi dari berita yang beredar keluarga tidak pernah diberi tahu kalau mayat korban akan dilarung, ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah keluarganya sudah diminta izin untuk melakukan pelarungan? Seharusnya proses pelarungan itu juga harus didokumentasikan secara detail baik dengan video maupun foto,” tambah Netty.

Diketahui, praktik pelarungan diatur dalam peraturan “Seafarer’s Service Regulations” ILO, Pasal 30. Jika ada pelaut yang meninggal saat berlayar, maka kapten kapal harus segera melaporkannya ke pemilik kapal dan keluarga korban. Tentu dengan memenuhi berbagai syarat terkait teknis dan proses pelarungan, serta pengawasan yang bertanggung jawab.

Netty menilai kasus yang dialami oleh ABK itu seperti fenomena gunung es, dimana banyak yang tidak terkuak di permukaan. “Misalnya, beberapa waktu lalu terjadi perkelahian ABK Indonesia dengan ABK lainnya di perairan Malaysia yang mengakibatkan dua ABK hilang di laut. Sekarang kita mendengar soal pelarungan jasad. Bukan mustahil kalau banyak terjadi kasus pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia di lautan. Ini harus jadi perhatian pemerintah,” tandas Netty.

Selain potret pelarungan, dunia ABK terutama di kapal asing sarat akan dugaan eksploitasi. Politisi PKS ini menambahkan, “Seperti pengakuan ABK yang selamat, mereka dipaksa berdiri dan bekerja selama 18 jam, bahkan ada yang sampai 30 jam. Saya meminta pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk segera merespons dan membentuk tim untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan sampai hal ini mencoreng marwah bangsa, sebagai bangsa maritim yang unggul. Jangan sampai ada lagi eksploitasi atas nama apapun di belahan dunia manapun,” tandas Netty.

Jakarta (7/5) – Pemerintah mengalokasikan 110 rupiah untuk program Jaring Pengaman Sosial dalam penanggulangan Covid-19 agar masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Apakah program ini telah tepat sasaran? “Program ini telah gagal memenuhi tujuannya,” lugas Enny Sri Hartati, Peneliti Senior Institute of Development and Financial (INDEF) dalam Diskusi Daring bertajuk Menakar Program Jaring Pengaman Sosial Pemerintah di Tengah Pandemi Covid-19 yang diselenggarakam NP Center, Kamis, (7/5).

“Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah terlambat. Terlambat mengantisipasi, terlambat melawan dan terlambat mitigasi pandemi Covid-19,” sesal Enny.

Hal senada disampaikan Netty Prasetiyani, Ketua Tim Covid-19 F-PKS DPR RI yang menilai respon lambat pemerintah ini kemudian menghasilkan banyak dampak sosial di masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kejahatan, hingga kekerasan.

Selain itu, lanjut Netty, banyak sengkarut dalam program JPS. “Sengkarut data penerima bantuan, bermasalah dalam proses pendistribusiannya, persoalan kebijakan yang berubah-ubah hingga muncul program aneh Kartu Pra Kerja serta program listrik gratis yang ternyata tidak bisa dinikmati masyarakat kelas bawah,” katanya dalam forum yang sama.

Soal sengkarut data penerima bantuan disoroti oleh kedua narasumber yang menilai sebagai persoalan koordinasi dan integrasi antar instansi yang tidak kunjung usai.

“Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis data pembagian bantuan, tetapi kemudian jajaran RT dan RW diinstruksikan melakukan pendataan pembaharuan. Hasilnya ada perbedaan data yang menjadi akar permasalahan baru, yaitu data tidak sinkron dan atau data membengkak karena pertambahan jumlah masyarakat kelas bawah sebagai imbas pandemik. Konflik di masyarakat pun terjadi karena bantuan dinilai tidak tepat sasaran serta jumlah bantuan yang ada tidak mencukupi kebutuhan,” papar Netty.

Berdasarkan penelitian INDEF, kata Enny, dalam triwulan pertama 2020, telah terjadi penurunan konsumsi rumah tangga di kalangan masyarakat bawah hingga 43 persen. Ini artinya kemampuan daya beli mereka sudah sangat drop. Berbeda dengan kelompok atas yang tidak terpengaruh dan kelas menengah yang relatif masih bisa makan tabungan. Jadi, kondisi kelas bawah ini memprihatinkan sekali. Jika JPS gagal, maka hidup mereka berada di dua pilihan: meninggal karena Covid-19 atau meninggal karena kelaparan,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Netty, “Jangan sampai pemerintah menjadikan tubuh orang miskin sebagai legalisasi pencairan anggaran bansos, namun dalam pelaksanaannya mereka justru tidak mendapatkan bantuan tersebut,” sindirnya.

Netty dan Enny sepakat bahwa anggaran 110 triliun gagal melindungi masyarakat “Banyak ditemukan pelanggaran pada perencanaan dan pelaksanaannya. Sebut saja penentuan vendor kartu Pra Kerja yang cacat dan tidak tepat sasaran, pendataan yang buruk, sampai distribusi yang menimbulkan gesekan di masyarakat,”tegas Netty.

Kerawanan bantuan sosial ini terjadi karena adanya conflict of interest karena alasan politis. “Kepentingan politik dapat saja membuat sesuatu dikemas media menjadi baik dan lancar. Tapi persoalan ekonomi tidak bisa dibaca dari data-data distribusi bantuan. Selama secara riil rakyat kesulitan, rakyat menjerit, rakyat kelaparan, betapa pun bagus data statistiknya, tetap saja program dinilai gagal,” tandas Enny.

Oleh karena itu, sebagai kesimpulan diskusi, Netty dan Enny menyepakati untuk dilakukan beberapa upaya perbaikan program JPS. Tujuannya, agar anggaran JPS sebagai hasil realokasi dan refocusing APBN ini sesuai dengan namanya: melindungi dan menyelamatkan hidup rakyat Indonesia dari imbas pandemi Covid-19.

Pertama, kata Enny, pastikan pengawasan dilakukan dengan benar. “Tidak cukup lagi pengawasan dari DPR RI, DPRD, atau Aparat Penegak Hukum. Harus pengawasan melekat. Misalnya, penggunaan label penanda penerima bansos, dalam kondisi tidak normal saat ini adalah sebuah alternatif terobosan yang bisa dilanjutkan. Jadi kalau ada orang mampu menerima bantuan, dia mesti malu saat rumahnya ditempeli label bansos,” kata Enny.

Libatkan juga masyarakat sipil yang selama ini tanpa komando pemerintah sudah turun bergotong royong membantu warga terdampak, katanya.

Netty mengingatkan perlunya koordinasi dan integrasi antar instansi juga pusat dan daerah sebagai langkah kedua. “Harus satu kata dan wacana. Jangan saling silang pernyataan yang membuat rakyat bingung, bahkan marah,” tandas Netty.

Ketiga, Enny menyarankan agar dilakukan refocusing skema JPS. “Kalau bicara siap tidak siap, tidak ada negara yang siap dengan serangan Covid-19. Bicara cukup atau tidak cukup, kita tidak akan tahu apakah mencukupi atau tidak. Sebab kita juga tidak tahu, ini sampai kapan. Pasti berat,”katanya.

Oleh karena itu, lanjut Enny, dari alokasi yang tersedia, fokus saja pada program penyelesaian akar persoalan, yaitu masalah penanganan kesehatan. “Setelah itu, pastikan rakyat bisa survival dengan jaminan kebutuhan pokok. Ini tugas utama negara. Skema program ekonomi akan percuma saja jika dua hal utama tadi masih belum diselesaikan,” tandasnya.

Sebagai langkah keempat, Enny meminta agar stuktur Gugus Tugas Covid-19 ditinjau ulang. “Beban Ketua BNPB terlalu berat. Harus ada pemilahan dan pembagian tugas sesuai bidang penanganan,” ujarnya.

Menariknya dalam diskusi ini mencuat keinginan narasumber dan peserta agar semua pihak mengesampingkan ego sektoral, meniadakan dikotomi pusat daerah serta dikotomi koalisi oposisi. “Saatnya kita bersatu, bangun gotong royong dan kebersamaan dan gerakkan seluruh masyarakat untuk terlibat dalam penanganan Covid-19. Ini adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab Presiden sebagai pemegang otoritas eksekutif tertinggi. Saatnya Presiden memimpin orkestra simponi JPS ini dengan baik. Terintegrasi setiap sektor dan jenjangnya serta memastikan bebas dari moral hazard,” ujar Netty.